Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta
- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui para buruh yang sedang unjuk
rasa di depan kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. "Saya
minta lima orang saja lah ngomong, biar cepat rampung," kata dia saat berjalan menuju ke tempat massa berorasi, Kamis, 31 Oktober 2013. Jokowi sebelumnya tak mau menemui buruh sebelum mendapat angka dari Dewan Pengupahan.
Saat
tiba di kerumunan massa buruh, Jokowi yang mengenakan kemeja putih
lengan panjang dan celana kain hitam itu pun langsung berinteraksi
dengan orator yang berada di atas mobil komando. "Dua orang sini turun ngomong,"
teriak Jokowi ke orator. Para buruh pun bersuka cita, kemudian
berkoordinasi menentukan siapa yang akan masuk menemui mantan Wali Kota
Solo itu.
Jokowi menuturkan tujuannya menemui buruh ini lantaran
sampai sekarang belum mengerti apa maunya buruh. "Sampai detik ini saya
belum ngerti, KHL seperti apa, UMP seperti apa. Yang dari
pengusaha seperti apa, yang dari pekerja seperti apa. Saya harus berada
di posisi tengah," kata Jokowi tegas. Ia ingin mendengar secara langsung
apa maunya buruh serta apa maunya pengusaha. "Besok panggil pengusaha,
syukur-syukur UMP sudah ditetapkan, jadi tidak perlu."
Alumnus
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu mengaku bosan lantaran
setiap tahun urusan antara buruh-pengusaha terkait upah tak pernah
terselesaikan. "Tiap tahun kita mau seperti ini terus? Harusnya ada
keputusan yang final, yakni undang-undang upah," ujarnya.
Dalam
UU Upah ini, kata dia, bisa saja ditentukan semisal per sektor, per
komoditi, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
"Mungkin lebih detailnya nanti," tuturnya. Kemudian, kata Jokowi, upah
baru dinaikkan bila ada perubahan pada tingkat inflasi, pertumbuhan
ekonomi, dan hal-hal lain
Sebab, bila konflik buruh-pengusaha
tidak segera diatasi, kata Jokowi, imej investasi di Jakarta akan
negatif di kalangan investor. "Ini bukan masalah upahnya berapa, tapi
hubungan di kita tidak harmonis," ujarnya.
LINDA TRIANITA
SERBANEKA INDONESIA
Blog ini menyajikan kumpulan berita dan berbagai info menarik dan up to date
Kamis, 31 Oktober 2013
Janji Prabowo Rp 1 Miliar per Desa Dianggap Tipuan
Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari Fraksi Demokrat, Khotibul Umam Wiranu, menganggap janji calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa adalah sebuah tipuan untuk mengelabui rakyat. Tanpa janji Prabowo, ujarnya, desa sudah dipastikan akan dapat alokasi khusus dari APBN kendati besarannya tidak mesti Rp 1 miliar. "Itu pernyataan yang menipu," kata Umam, Selasa, 29 Oktober 2013.
Menurut Khotibul Umam, desa tetap akan mendapat alokasi APBN tiap tahun yang dijamin di Undang-Undang Desa. Alokasi APBN buat desa bahkan bisa dimulai sejak 2014 atau pada pemerintahan Presiden SBY. "Kalau 2014 sudah bisa dilaksanakan, pernyataan Prabowo enggak bermakna apa-apa," kata Umam.
Namun Prabowo dan Gerindra dinilai sah-sah saja menjanjikan alokasi APBN buat desa. Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi Gerindra, kata Umam, juga ikut berperan mengegolkan alokasi khusus APBN untuk tiap desa di RUU Desa sehingga boleh-boleh saja mengklaim hasil kerja Pansus RUU Desa. "Tapi, siapa pun presidennya, alokasi khusus APBN buat desa pasti ada," kata Umam.
Pekan lalu, di hadapan perwakilan asosiasi kepala desa seluruh Indonesia, Prabowo berjanji akan memberi Rp 1 miliar tiap desa per tahun jika dirinya menjadi presiden. Duit itu diambil dari APBN yang ia nilai penggunaannya sekarang belum tepat. "Jika saya terpilih, satu desa akan mendapat Rp 1 miliar setiap tahun," kata Prabowo di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2013. Prabowo bahkan sempat menandatangani komitmen itu dengan peserta yang hadir.
KHAIRUL ANAM
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari Fraksi Demokrat, Khotibul Umam Wiranu, menganggap janji calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa adalah sebuah tipuan untuk mengelabui rakyat. Tanpa janji Prabowo, ujarnya, desa sudah dipastikan akan dapat alokasi khusus dari APBN kendati besarannya tidak mesti Rp 1 miliar. "Itu pernyataan yang menipu," kata Umam, Selasa, 29 Oktober 2013.
Menurut Khotibul Umam, desa tetap akan mendapat alokasi APBN tiap tahun yang dijamin di Undang-Undang Desa. Alokasi APBN buat desa bahkan bisa dimulai sejak 2014 atau pada pemerintahan Presiden SBY. "Kalau 2014 sudah bisa dilaksanakan, pernyataan Prabowo enggak bermakna apa-apa," kata Umam.
Namun Prabowo dan Gerindra dinilai sah-sah saja menjanjikan alokasi APBN buat desa. Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi Gerindra, kata Umam, juga ikut berperan mengegolkan alokasi khusus APBN untuk tiap desa di RUU Desa sehingga boleh-boleh saja mengklaim hasil kerja Pansus RUU Desa. "Tapi, siapa pun presidennya, alokasi khusus APBN buat desa pasti ada," kata Umam.
Pekan lalu, di hadapan perwakilan asosiasi kepala desa seluruh Indonesia, Prabowo berjanji akan memberi Rp 1 miliar tiap desa per tahun jika dirinya menjadi presiden. Duit itu diambil dari APBN yang ia nilai penggunaannya sekarang belum tepat. "Jika saya terpilih, satu desa akan mendapat Rp 1 miliar setiap tahun," kata Prabowo di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2013. Prabowo bahkan sempat menandatangani komitmen itu dengan peserta yang hadir.
KHAIRUL ANAM
Waduk Pluit Dikeruk, Genangan Air Cepat Surut
Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Pluit mengakui pengerukan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sudah berlangsung sejak Februari 2013 lalu memberikan hasil bagus. Tiap kali ada genangan air, genangan itu cepat surut.
"Ya kalau ada genangan, jadi cepat surut. Paling 1-2 jam sudah surut," ujar Ketua RT 19 Sahroni kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.
Sahroni menambahkan, ketika hujan deras turun mengguyur Jakarta Utara kemarin, kawasan Waduk Pluit sisi barat dan timur juga tidak banjir. Kalaupun ada genangan air, kata Sahroni, itu cepat surut.
Hal sama dikatakan oleh tukang ojek di kawasan Waduk Pluit, Jaya (45). Ia mengatakan, sejak Waduk Pluit dikeruk, jarang timbul genangan karena air langsung mengalir ke waduk.
Berdasarkan pantauan Tempo sendiri, kawasan Waduk Pluit memang terlihat semakin dalam dibanding sebelumnya. Jarak permukaan air dari bibir waduk misalnya, secara vertikal, sekarang lebih dari satu meter.
Di sisi lain, aliran air di selokan, saluran penghubung, dan saluran utama, seperti Kali Pakin, Kali Opak, dan Kali Jelakeng, yang mengalir ke Waduk Pluit juga terpantau lancar. Permukaan air turun 1-3 meter dibandingkan Januari 2013 lalu.
Meski sudah menunjukkan hasil positif, Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto, mengatakan pengerukan waduk masih jauh dari usai. Ia berkata, per Oktober, pengerukan endapan baru mencapai kurang lebih 40 persen dari target 4 juta meter kubik.
Kedalaman waduk sendiri, kata Heryanto, baru berada di kisaran 2-3 meter dari target 3-5 meter per Desember 2013 nanti. "Pengerukan masih jauh dari kebutuhan karena endapan sudah sangat tinggi, hasil akumulasi belasan tahun,"ujar Heryanto.
ISTMAN MP
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Pluit mengakui pengerukan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sudah berlangsung sejak Februari 2013 lalu memberikan hasil bagus. Tiap kali ada genangan air, genangan itu cepat surut.
"Ya kalau ada genangan, jadi cepat surut. Paling 1-2 jam sudah surut," ujar Ketua RT 19 Sahroni kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.
Sahroni menambahkan, ketika hujan deras turun mengguyur Jakarta Utara kemarin, kawasan Waduk Pluit sisi barat dan timur juga tidak banjir. Kalaupun ada genangan air, kata Sahroni, itu cepat surut.
Hal sama dikatakan oleh tukang ojek di kawasan Waduk Pluit, Jaya (45). Ia mengatakan, sejak Waduk Pluit dikeruk, jarang timbul genangan karena air langsung mengalir ke waduk.
Berdasarkan pantauan Tempo sendiri, kawasan Waduk Pluit memang terlihat semakin dalam dibanding sebelumnya. Jarak permukaan air dari bibir waduk misalnya, secara vertikal, sekarang lebih dari satu meter.
Di sisi lain, aliran air di selokan, saluran penghubung, dan saluran utama, seperti Kali Pakin, Kali Opak, dan Kali Jelakeng, yang mengalir ke Waduk Pluit juga terpantau lancar. Permukaan air turun 1-3 meter dibandingkan Januari 2013 lalu.
Meski sudah menunjukkan hasil positif, Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto, mengatakan pengerukan waduk masih jauh dari usai. Ia berkata, per Oktober, pengerukan endapan baru mencapai kurang lebih 40 persen dari target 4 juta meter kubik.
Kedalaman waduk sendiri, kata Heryanto, baru berada di kisaran 2-3 meter dari target 3-5 meter per Desember 2013 nanti. "Pengerukan masih jauh dari kebutuhan karena endapan sudah sangat tinggi, hasil akumulasi belasan tahun,"ujar Heryanto.
ISTMAN MP
Langganan:
Postingan (Atom)