Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta
- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui para buruh yang sedang unjuk
rasa di depan kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. "Saya
minta lima orang saja lah ngomong, biar cepat rampung," kata dia saat berjalan menuju ke tempat massa berorasi, Kamis, 31 Oktober 2013. Jokowi sebelumnya tak mau menemui buruh sebelum mendapat angka dari Dewan Pengupahan.
Saat
tiba di kerumunan massa buruh, Jokowi yang mengenakan kemeja putih
lengan panjang dan celana kain hitam itu pun langsung berinteraksi
dengan orator yang berada di atas mobil komando. "Dua orang sini turun ngomong,"
teriak Jokowi ke orator. Para buruh pun bersuka cita, kemudian
berkoordinasi menentukan siapa yang akan masuk menemui mantan Wali Kota
Solo itu.
Jokowi menuturkan tujuannya menemui buruh ini lantaran
sampai sekarang belum mengerti apa maunya buruh. "Sampai detik ini saya
belum ngerti, KHL seperti apa, UMP seperti apa. Yang dari
pengusaha seperti apa, yang dari pekerja seperti apa. Saya harus berada
di posisi tengah," kata Jokowi tegas. Ia ingin mendengar secara langsung
apa maunya buruh serta apa maunya pengusaha. "Besok panggil pengusaha,
syukur-syukur UMP sudah ditetapkan, jadi tidak perlu."
Alumnus
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu mengaku bosan lantaran
setiap tahun urusan antara buruh-pengusaha terkait upah tak pernah
terselesaikan. "Tiap tahun kita mau seperti ini terus? Harusnya ada
keputusan yang final, yakni undang-undang upah," ujarnya.
Dalam
UU Upah ini, kata dia, bisa saja ditentukan semisal per sektor, per
komoditi, Penanaman Modal Asing, dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
"Mungkin lebih detailnya nanti," tuturnya. Kemudian, kata Jokowi, upah
baru dinaikkan bila ada perubahan pada tingkat inflasi, pertumbuhan
ekonomi, dan hal-hal lain
Sebab, bila konflik buruh-pengusaha
tidak segera diatasi, kata Jokowi, imej investasi di Jakarta akan
negatif di kalangan investor. "Ini bukan masalah upahnya berapa, tapi
hubungan di kita tidak harmonis," ujarnya.
LINDA TRIANITA
Kamis, 31 Oktober 2013
Janji Prabowo Rp 1 Miliar per Desa Dianggap Tipuan
Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari Fraksi Demokrat, Khotibul Umam Wiranu, menganggap janji calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa adalah sebuah tipuan untuk mengelabui rakyat. Tanpa janji Prabowo, ujarnya, desa sudah dipastikan akan dapat alokasi khusus dari APBN kendati besarannya tidak mesti Rp 1 miliar. "Itu pernyataan yang menipu," kata Umam, Selasa, 29 Oktober 2013.
Menurut Khotibul Umam, desa tetap akan mendapat alokasi APBN tiap tahun yang dijamin di Undang-Undang Desa. Alokasi APBN buat desa bahkan bisa dimulai sejak 2014 atau pada pemerintahan Presiden SBY. "Kalau 2014 sudah bisa dilaksanakan, pernyataan Prabowo enggak bermakna apa-apa," kata Umam.
Namun Prabowo dan Gerindra dinilai sah-sah saja menjanjikan alokasi APBN buat desa. Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi Gerindra, kata Umam, juga ikut berperan mengegolkan alokasi khusus APBN untuk tiap desa di RUU Desa sehingga boleh-boleh saja mengklaim hasil kerja Pansus RUU Desa. "Tapi, siapa pun presidennya, alokasi khusus APBN buat desa pasti ada," kata Umam.
Pekan lalu, di hadapan perwakilan asosiasi kepala desa seluruh Indonesia, Prabowo berjanji akan memberi Rp 1 miliar tiap desa per tahun jika dirinya menjadi presiden. Duit itu diambil dari APBN yang ia nilai penggunaannya sekarang belum tepat. "Jika saya terpilih, satu desa akan mendapat Rp 1 miliar setiap tahun," kata Prabowo di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2013. Prabowo bahkan sempat menandatangani komitmen itu dengan peserta yang hadir.
KHAIRUL ANAM
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pansus RUU Desa dari Fraksi Demokrat, Khotibul Umam Wiranu, menganggap janji calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa adalah sebuah tipuan untuk mengelabui rakyat. Tanpa janji Prabowo, ujarnya, desa sudah dipastikan akan dapat alokasi khusus dari APBN kendati besarannya tidak mesti Rp 1 miliar. "Itu pernyataan yang menipu," kata Umam, Selasa, 29 Oktober 2013.
Menurut Khotibul Umam, desa tetap akan mendapat alokasi APBN tiap tahun yang dijamin di Undang-Undang Desa. Alokasi APBN buat desa bahkan bisa dimulai sejak 2014 atau pada pemerintahan Presiden SBY. "Kalau 2014 sudah bisa dilaksanakan, pernyataan Prabowo enggak bermakna apa-apa," kata Umam.
Namun Prabowo dan Gerindra dinilai sah-sah saja menjanjikan alokasi APBN buat desa. Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi Gerindra, kata Umam, juga ikut berperan mengegolkan alokasi khusus APBN untuk tiap desa di RUU Desa sehingga boleh-boleh saja mengklaim hasil kerja Pansus RUU Desa. "Tapi, siapa pun presidennya, alokasi khusus APBN buat desa pasti ada," kata Umam.
Pekan lalu, di hadapan perwakilan asosiasi kepala desa seluruh Indonesia, Prabowo berjanji akan memberi Rp 1 miliar tiap desa per tahun jika dirinya menjadi presiden. Duit itu diambil dari APBN yang ia nilai penggunaannya sekarang belum tepat. "Jika saya terpilih, satu desa akan mendapat Rp 1 miliar setiap tahun," kata Prabowo di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2013. Prabowo bahkan sempat menandatangani komitmen itu dengan peserta yang hadir.
KHAIRUL ANAM
Waduk Pluit Dikeruk, Genangan Air Cepat Surut
Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Pluit mengakui pengerukan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sudah berlangsung sejak Februari 2013 lalu memberikan hasil bagus. Tiap kali ada genangan air, genangan itu cepat surut.
"Ya kalau ada genangan, jadi cepat surut. Paling 1-2 jam sudah surut," ujar Ketua RT 19 Sahroni kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.
Sahroni menambahkan, ketika hujan deras turun mengguyur Jakarta Utara kemarin, kawasan Waduk Pluit sisi barat dan timur juga tidak banjir. Kalaupun ada genangan air, kata Sahroni, itu cepat surut.
Hal sama dikatakan oleh tukang ojek di kawasan Waduk Pluit, Jaya (45). Ia mengatakan, sejak Waduk Pluit dikeruk, jarang timbul genangan karena air langsung mengalir ke waduk.
Berdasarkan pantauan Tempo sendiri, kawasan Waduk Pluit memang terlihat semakin dalam dibanding sebelumnya. Jarak permukaan air dari bibir waduk misalnya, secara vertikal, sekarang lebih dari satu meter.
Di sisi lain, aliran air di selokan, saluran penghubung, dan saluran utama, seperti Kali Pakin, Kali Opak, dan Kali Jelakeng, yang mengalir ke Waduk Pluit juga terpantau lancar. Permukaan air turun 1-3 meter dibandingkan Januari 2013 lalu.
Meski sudah menunjukkan hasil positif, Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto, mengatakan pengerukan waduk masih jauh dari usai. Ia berkata, per Oktober, pengerukan endapan baru mencapai kurang lebih 40 persen dari target 4 juta meter kubik.
Kedalaman waduk sendiri, kata Heryanto, baru berada di kisaran 2-3 meter dari target 3-5 meter per Desember 2013 nanti. "Pengerukan masih jauh dari kebutuhan karena endapan sudah sangat tinggi, hasil akumulasi belasan tahun,"ujar Heryanto.
ISTMAN MP
TEMPO.CO, Jakarta - Warga Pluit mengakui pengerukan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sudah berlangsung sejak Februari 2013 lalu memberikan hasil bagus. Tiap kali ada genangan air, genangan itu cepat surut.
"Ya kalau ada genangan, jadi cepat surut. Paling 1-2 jam sudah surut," ujar Ketua RT 19 Sahroni kepada Tempo, Rabu, 30 Oktober 2013.
Sahroni menambahkan, ketika hujan deras turun mengguyur Jakarta Utara kemarin, kawasan Waduk Pluit sisi barat dan timur juga tidak banjir. Kalaupun ada genangan air, kata Sahroni, itu cepat surut.
Hal sama dikatakan oleh tukang ojek di kawasan Waduk Pluit, Jaya (45). Ia mengatakan, sejak Waduk Pluit dikeruk, jarang timbul genangan karena air langsung mengalir ke waduk.
Berdasarkan pantauan Tempo sendiri, kawasan Waduk Pluit memang terlihat semakin dalam dibanding sebelumnya. Jarak permukaan air dari bibir waduk misalnya, secara vertikal, sekarang lebih dari satu meter.
Di sisi lain, aliran air di selokan, saluran penghubung, dan saluran utama, seperti Kali Pakin, Kali Opak, dan Kali Jelakeng, yang mengalir ke Waduk Pluit juga terpantau lancar. Permukaan air turun 1-3 meter dibandingkan Januari 2013 lalu.
Meski sudah menunjukkan hasil positif, Koordinator Normalisasi Waduk Pluit, Heryanto, mengatakan pengerukan waduk masih jauh dari usai. Ia berkata, per Oktober, pengerukan endapan baru mencapai kurang lebih 40 persen dari target 4 juta meter kubik.
Kedalaman waduk sendiri, kata Heryanto, baru berada di kisaran 2-3 meter dari target 3-5 meter per Desember 2013 nanti. "Pengerukan masih jauh dari kebutuhan karena endapan sudah sangat tinggi, hasil akumulasi belasan tahun,"ujar Heryanto.
ISTMAN MP
Buruh Bentrok dengan Ormas, 10 Orang Terluka
Sumber : Tempo.co
TEMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 10 orang buruh dilaporkan terluka akibat bentrokan dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Kabupaten Bekasi. Bentrokan terjadi ketika beberapa orang buruh hendak bergabung dengan kelompok buruh lainnya di kawasan Ejip, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Karma Iraman, 30 tahun, harus dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medika, Lippo Cikarang, karena mengalami luka bacok dipunggung hingga mendapatkan 30 jahitan. Karma mengatakan, saat itu pekerja dari PT Ganza Furido ini hendak menuju titik kumpul buruh di kawasan Ejip. "Orangnya membawa senjata tajam," katanya, Kamis, 31 Oktober 2013.
Selain Karma, masih ada sembilan orang lainnya yang dirawat di rumah sakit. Mereka dilaporkan mengalami luka bacok dan pukulan benda tumpul. "10 Pekerja dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medica dan (Rumah Sakit) Medirosa, Cikarang," ujar Pimpinan Cabang SPL FSPMI Bidang Advokasi, Budi Lahmudi.
Lahmudi mengatakan, kekerasan yang dialami buruh berawal dari penghalauan aksi oleh PP. Buruh yang sedang konvoi dipaksa untuk berputar arah. Selain itu, sebagian buruh yang hendak keluar dari perusahaan, kata dia, dihalangi untuk tak ikut bergabung. "Saat konvoi disabet senjata tajam, ada yang baru keluar pabrik dikejar-kejar kemudian diinjak-injak," katanya.
Lahmudi menyebutkan, korban kekerasan oleh ormas itu di antaranya Ade Nurdin Maulana, yang menderita luka berat akibat dikeroyok 10 orang, Imron (luka bacok di kepala), Subandi (luka bacok di kepala), seorang satpam (luka bacok di kepala), Joko (luka memar di wajah), Purwadi (luka memar), Karma (luka bacok di punggung), dan Wawan Katiwa (luka tusuk di pinggang). "Masih ada tiga buruh yang dirawat di Rumah Sakit Medirosa," katanya.
Ihwal kekerasan yang dialami para pekerja, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kontras dan TUCR sebagai kuasa hukum untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. "Kami tetap berkoordinasi dengan kapolres dan kapolsek sebagai pemilik wilayah," katanya.
Ketua PP, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Apuk Idris, mengatakan pihaknya menerjunkan anggotanya di lapangan semata-mata untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh. "Kita jelas sebagai orang Bekasi, konon katanya buruh ini akan menutup fasilitas umum," katanya pada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2013.
Karena itu, pihaknya membantah kalau PP turun ke jalan dan ikut mengamankan aksi demonstrasi karena ditunggangi pengusaha. Menurut dia, pihaknya ikut turun hanya ingin mengimbau kepada buruh agar ketika melakukan aksi tak mengganggu kenyamanan masyarakat. "Tolong hargai yang sedang bekerja, jangan sampai anarkis," kata Apuk.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh buruh agar menuntut haknya tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat. "Kepada seluruh buruh silahkan demo, tapi jangan anarkis. Itu hak Anda, kami tidak melarang," ujarnya.
Ihwal terjadinya bentrokan, pihaknya mengatakan, anggota ormasnya diserang terlebih dahulu, dengan cara dilempari batu. Bahkan, kata dia, anggotanya yang sedang berada di lapangan diejek dengan kata pengangguran. "PP tidak menyerang (dulu). Kita ditimpukin," katanya. "Enggak apa-apa kita dibilang pengangguran. Kami hanya mengimbau (buruh) tidak anarkis," ujarnya.
Kepala Polisi Resor Kota Bekasi, Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto, tak dapat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya. Pesan singkat yang dikirim Tempo juga tak mendapatkan balasan.
ADI WARSONO
TEMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 10 orang buruh dilaporkan terluka akibat bentrokan dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Kabupaten Bekasi. Bentrokan terjadi ketika beberapa orang buruh hendak bergabung dengan kelompok buruh lainnya di kawasan Ejip, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.
Karma Iraman, 30 tahun, harus dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medika, Lippo Cikarang, karena mengalami luka bacok dipunggung hingga mendapatkan 30 jahitan. Karma mengatakan, saat itu pekerja dari PT Ganza Furido ini hendak menuju titik kumpul buruh di kawasan Ejip. "Orangnya membawa senjata tajam," katanya, Kamis, 31 Oktober 2013.
Selain Karma, masih ada sembilan orang lainnya yang dirawat di rumah sakit. Mereka dilaporkan mengalami luka bacok dan pukulan benda tumpul. "10 Pekerja dilarikan ke Rumah Sakit Hosana Medica dan (Rumah Sakit) Medirosa, Cikarang," ujar Pimpinan Cabang SPL FSPMI Bidang Advokasi, Budi Lahmudi.
Lahmudi mengatakan, kekerasan yang dialami buruh berawal dari penghalauan aksi oleh PP. Buruh yang sedang konvoi dipaksa untuk berputar arah. Selain itu, sebagian buruh yang hendak keluar dari perusahaan, kata dia, dihalangi untuk tak ikut bergabung. "Saat konvoi disabet senjata tajam, ada yang baru keluar pabrik dikejar-kejar kemudian diinjak-injak," katanya.
Lahmudi menyebutkan, korban kekerasan oleh ormas itu di antaranya Ade Nurdin Maulana, yang menderita luka berat akibat dikeroyok 10 orang, Imron (luka bacok di kepala), Subandi (luka bacok di kepala), seorang satpam (luka bacok di kepala), Joko (luka memar di wajah), Purwadi (luka memar), Karma (luka bacok di punggung), dan Wawan Katiwa (luka tusuk di pinggang). "Masih ada tiga buruh yang dirawat di Rumah Sakit Medirosa," katanya.
Ihwal kekerasan yang dialami para pekerja, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kontras dan TUCR sebagai kuasa hukum untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. "Kami tetap berkoordinasi dengan kapolres dan kapolsek sebagai pemilik wilayah," katanya.
Ketua PP, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Apuk Idris, mengatakan pihaknya menerjunkan anggotanya di lapangan semata-mata untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh. "Kita jelas sebagai orang Bekasi, konon katanya buruh ini akan menutup fasilitas umum," katanya pada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2013.
Karena itu, pihaknya membantah kalau PP turun ke jalan dan ikut mengamankan aksi demonstrasi karena ditunggangi pengusaha. Menurut dia, pihaknya ikut turun hanya ingin mengimbau kepada buruh agar ketika melakukan aksi tak mengganggu kenyamanan masyarakat. "Tolong hargai yang sedang bekerja, jangan sampai anarkis," kata Apuk.
Karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh buruh agar menuntut haknya tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat. "Kepada seluruh buruh silahkan demo, tapi jangan anarkis. Itu hak Anda, kami tidak melarang," ujarnya.
Ihwal terjadinya bentrokan, pihaknya mengatakan, anggota ormasnya diserang terlebih dahulu, dengan cara dilempari batu. Bahkan, kata dia, anggotanya yang sedang berada di lapangan diejek dengan kata pengangguran. "PP tidak menyerang (dulu). Kita ditimpukin," katanya. "Enggak apa-apa kita dibilang pengangguran. Kami hanya mengimbau (buruh) tidak anarkis," ujarnya.
Kepala Polisi Resor Kota Bekasi, Komisaris Besar Isnaeni Ujiarto, tak dapat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya. Pesan singkat yang dikirim Tempo juga tak mendapatkan balasan.
ADI WARSONO
Langganan:
Postingan (Atom)