Anggaran dana hibah dan bansos di beberapa kementerian meningkat.
VIVAnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK) memberikan peringatan potensi politik uang jelang
Pemilu 2014 terus meningkat. Hal itu ditandai, selama periode pemilu
kecenderungan laporan transaksi mencurigakan dan transaksi tunai naik
hingga mencapai 125 persen.
Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, di
kantor ICW, Jakarta, Rabu 18 September 2013, mengatakan kecenderungan
meningkatnya politik uang jelang pemilu disebabkan para politisi di
republik ini tidak membangun relasi yang baik dengan para konstituen.
Sehingga mereka membutuhkan banyak dana untuk membeli suara pemilih.
Dari mana mereka dapatkan dana itu?
Menurut Ade, para politisi cenderung menggunakan kewenangannya,
baik di legislatif maupun eksekutif untuk memperoleh dukungan dana. Di
DPR misalnya, para politisi itu bisa 'bermain' saat merumuskan anggaran,
penentuan aturan dan saat pemilihan pejabat publik. "Transaksi di tiga
tempat ini yang saya rasa akan semakin meningkat," ujar Ade.
Oleh karena itu, Ade melanjutkan, penting bagi PPATK untuk
menelusuri transaksi mencurigakan para politisi jelang pemilu 2014.
Disamping itu, kata dia, KPK juga diharapkan turut mengawasi proses ini,
terutama untuk memberikan efek jera para politisi yang mengumpulkan
dana dengan cara korupsi.
"Kalau perlu mereka yang mengumpulkan dana tidak halal ini ditangkap untuk menimbulkan efek jera," tegasnya.
Sementara, ICW sendiri saat ini tengah membuat kajian tentang
korupsi politik jelang pemilu 2014. Salah satu yang menjadi fokus adalah
meningkatnya anggaran dana hibah dan bantuan sosial di beberapa
kementerian dan lembaga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon untuk komentar menggunakan kata yang sopan, tidak mendiskreditkan seseorang atau mengandung unsur SARA.
Apabila Admin menganggap bahwa komentar dianggap tidak etis untuk ditampilkan maka akan dihapus.
Terima kasih