Apa alasannya?
Desy Afrianti, Eka Permadi |
Lurah Susan Jasmine Zulkifli (Zahrul Darmawan (Depok)) |
VIVAnews
- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi meminta Gubernur DKI Jakarta,
Joko Widodo segera mencopot Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli.
Namun Jokowi menolak permintaan itu. Apa alasannya?
"Penempatan Lurah Susan sudah tepat. Itu kan hasil dari lelang jabatan. Dia lulus ujian. Artinya dia punya kemampuan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 27 September 2013.
Jokowi menjelaskan para lurah hasil lelang jabatan ini akan dievaluasi kinerjanya setiap enam bulan. Evaluasi juga bukan didasarkan atas demo yang dilakukan oleh masyarakat.
"Penempatan Lurah Susan sudah tepat. Itu kan hasil dari lelang jabatan. Dia lulus ujian. Artinya dia punya kemampuan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 27 September 2013.
Jokowi menjelaskan para lurah hasil lelang jabatan ini akan dievaluasi kinerjanya setiap enam bulan. Evaluasi juga bukan didasarkan atas demo yang dilakukan oleh masyarakat.
"Enam bulan menjabat baru
dievaluasi, karena kalau setiap demo saya evaluasi, nanti semua demo
minta ganti lurah dan camat, repot saya," ujarnya.
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan hingga hari ini belum ada alasan tepat untuk memberhentikan Lurah Susan. "Setelah enam bulan kami evaluasi. Dari hasil itu baru bisa ditentukan," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga sudah mengatakan hal yang sama. "Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," kata Ahok, sapaan Basuki.
Bahkan tidak hanya itu, Ahok meminta Mendagri untuk kembali belajar masalah konstitusi. "Bilang sama Mendagri, kami jadi gubernur dan Wakil gubernur cuma dipilih 52,7 persen warga DKI. Berarti kalau ditotal secara jumlah proporsi hampir 4 juta lebih orang Jakarta yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," ujarnya kesal. (adi)
Mantan Wali Kota Solo ini memastikan hingga hari ini belum ada alasan tepat untuk memberhentikan Lurah Susan. "Setelah enam bulan kami evaluasi. Dari hasil itu baru bisa ditentukan," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga sudah mengatakan hal yang sama. "Ini negara Pancasila, pemilihan pejabat bukan ditentukan orang yang menolak atau tidak menolak," kata Ahok, sapaan Basuki.
Bahkan tidak hanya itu, Ahok meminta Mendagri untuk kembali belajar masalah konstitusi. "Bilang sama Mendagri, kami jadi gubernur dan Wakil gubernur cuma dipilih 52,7 persen warga DKI. Berarti kalau ditotal secara jumlah proporsi hampir 4 juta lebih orang Jakarta yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," ujarnya kesal. (adi)
Berita Terkait :
Ajari Konstitusi, Ahok Ditegur Mendagri Lewat SMS
Minta Lurah Susan Dicopot, Ahok 'Ajari' Mendagri Konstitusi
Gaya Blusukan Jokowi Diulas Koran New York Times
Turunkan Tensi, Jokowi Undang Warga yang Tolak Lurah Susan
Diprotes Warga, Jokowi Tetap Gelar Operasi Cabut Pentil
Tanam Satu Pohon di Waduk Ria Rio Habiskan Dana Rp20 Juta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Mohon untuk komentar menggunakan kata yang sopan, tidak mendiskreditkan seseorang atau mengandung unsur SARA.
Apabila Admin menganggap bahwa komentar dianggap tidak etis untuk ditampilkan maka akan dihapus.
Terima kasih